REKLAMASI PASCA TAMBANG: KEBIJAKAN LINGKUNGAN MELALUI PENDEKATAN MULTISEKTORAL MENUJU AGROFORESTRI BERKELANJUTAN KABUPATEN ACEH BARAT

Penelitian ini berfokus pada kebijakan reklamasi pasca-tambang di Kabupaten Aceh Barat. Aktivitas tambang tidak hanya merusak ekosistem hutan tetapi juga memicu bencana ekologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama kerusakan yang disebabkan oleh tambang illegal. Kerusakan lingkungan signifikan yang ditimbulkan akibat aktivitas penambangan ilegal telah merusak ekosistem, mengakibatkan degradasi tanah, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran masyarakat lokal serta pemangku kepentingan dalam proses reklamasi, serta mengeksplorasi strategi optimalisasi partisipasi mereka guna mendukung keberlanjutan agroforestri yang sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi nyata di lapangan terkait kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal. Wawancara mendalam dilakukan terhadap masyarakat lokal, pemerintah daerah, perusahaan tambang, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menggali lebih dalam terkait peran mereka dalam proses reklamasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder terkait kerangka kebijakan dan programprogram reklamasi yang ada. Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis spiral, yang melibatkan pengorganisasian data, pengklasifikasian tema, pengembangan interpretasi, dan visualisasi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam proses reklamasi telah dimulai, terutama melalui program penanaman pohon dan pelatihan lingkungan. Namun, partisipasi ini belum optimal karena adanya tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya reklamasi, serta godaan dari perusahaan tambang ilegal yang masih beroperasi. Peran pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, TNI, LSM, dan perusahaan tambang, sangat krusial dalam mendukung proses reklamasi. Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan reklamasi yang berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa reklamasi pasca-tambang memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian SDGs, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan mitigasi perubahan iklim melalui pengembangan agroforestri. Strategi yang direkomendasikan mencakup peningkatan edukasi masyarakat, dukungan kebijakan yang kuat, insentif ekonomi, dan sinergi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan reklamasi pascatambang. Partisipasi aktif masyarakat lokal, didukung oleh kebijakan dan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, merupakan kunci keberhasilan reklamasi yang berkelanjutan di Kabupaten Aceh Barat.