PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERWAWASAN LINGKUNGAN MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE MODELS DI KABUPATEN SIMEULUE

PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERWAWASAN LINGKUNGAN MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE MODELS DI KABUPATEN SIMEULUE
Universitas Teuku Umar
2024
27-12-2024
Indonesia
Meulaboh
Lap. Penelitian Dosen
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
FISIP
FISIP
-
Ya

Potensi bahari di Simelue seluas 219,80 Hektar terdiri dari pulau dan pantai. Simeulue juga memiliki pemandangan berbagai biota laut dan bawah laut yang mempesona. Jumlah wisatawan 112 orang pada Mei 2023. Beberapa lokasi wisata bahari sebagai 10 daerah prioritas Kabupaten Simeulue ialah pulau pinang, baru alafan dan pulau spongebob. Pengembangan wisata bahari menjadi tanggung jawab bersama. Masyarakat perlu ambil bagian dalam keberhasilan program. Namun sayangnya belum ada desa wisata maupun kelompok sadar wisata yang secara aktif menjalankan pengembangan wisata bahari, padahal hampir setiap desa memiliki potensi wisata bahkan menjadi destinasi pariwisata bahari Kabupaten Simeulue. Sehingga solusi yang diputuskan bersama membawa hasil dan dampak yang dirasakan bersama. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk ingin mengkaji lebih dalam kondisi yang ada melalui penelitian berjudul Pengembangan Wisata Bahari Berwawasan Lingkungan melalui Collaborative Governance Models di Kabupaten Simeulue. Collabotarative ini merupakan formulasi kebijakan awal dari pengembangan wisata Kabupaten Siemulue yang terlah direncanakan masterplannya dengan adanya penyusunan RIPPDA oleh pemerintah daerah, walaupun sampai saat ini masih belum selesai. Pulau Pinang menjadi salah satu daerah prioritas pengembangan pariwisata bahari berwawasan lingkungan yan masuk ke dalam RIPPDA Kab. Simeulue. Namun kendala pengembangan terjadi di antara masyarakat terkait lahan yang masih enggan untuk dilepaskan kepada pemerintah untuk kemudian dikembangkan, Hal tersebut menjadi polemik tersendiri yang dihadapi oleh pemerintah daerah bersama dengan pemerintah desa Sambay. Terlepas dari itu bentuk kolaborasi lainnya dengan DLHK berjalan dengan lancar, karena DLHK menjalankan fungsinya untuk melindungi kawasan-kawasan hijau seperti magrove yang berada disekitar Pulau Pinang, bahkan mereka juga berkolaborasi dengan LSM yakopi untuk ikut dalam penannaman mangrove. Namun perlu pengawasan yang dibantu oleh masyarakat desa agar sama-sama saling menjaga mangrove serta ekosistem sekitar Pulau Pinang, serta ikut menjaga alam baik didalam laut sekitar Pulau Pinang, maupun dipesisir Pulau Pinang untuk keberlanjutan pariwisata bahari selanjutnya.

edit_page


Untuk membaca file lengkap dari naskah ini, Silahkan Login.