PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PROVINSI ACEH PASCA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI 2004

Pembangunan pada berbagai bidang terutama pada sisi sosial ekonomi yang terdampak bencana telah membawa perubahan nyata sebagai akibat dari bantuan kemanusiaan antarbangsa. Salah satunya yang terjadi di Indonesia, yakni musibah gempa bumi dan tsunami pada 26 Desember 2004 tepatnya di Provinsi Aceh. Ini karena banyaknya bantuan kemanusiaan antarbangsa yang dilakukan secara bertahap oleh lembaga bukan pemerintahan (nongovernmental organization, NGO) baik secara individu/kelompok. Bantuan kemanusiaan yang mengalir ini membuat masyarakat Aceh berterima kasih pada dunia internasional dan pemerintah Indonesia dengan membangun tugu peringatan “Aceh Thank the World” dalam bentuk 53 plakat di lapangan Blang Padang Kota Banda Aceh, yang terlibat dalam tahap rehab-rekon. Pelaksanaan rehab-rekon di Provinsi Aceh tidak berjalan dengan baik tanpa bantuan dari pihak donor seperti lembaga kemanusiaan, pemerintah atau lembaga lainnya. Bantuan sebesar US$ 6,1 milliar ini merupakan bantuan terbanyak dalam bagi pemerintah Aceh di Indonesia (Adamy, 2021)[5] dimana diperuntukkan bagi provinsi ini yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan infrastruktur dan tempat tinggal dalam arti kompleks. Diantara dua jenis bantuan yang diberikan yakni berupa bantuan fsik dan non fisik, bahwa bantuan fisik muncul diawal masa pasca musibah gempa bumi dan tsunami, berupa pangan/makanan dan sandang/pakaian serta disinilah sangat diperlukan peran logistik kemanusiaan (Sahay et al., 2016)[6]. Bantuan kemanusiaan antar bangsa telah banyak membawa perubahan positif bagi kehidupan korban yang terdampak bencana di Provinsi Aceh. Disamping itu juga berdampak negatif seperti pemnurunan jumlah penduduk, penurunan PDRB dan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Hal ini tercermin dari angka Indek Pembangunan Manusia (IPM). Menurut (Dědeček & Dudzich, 2022)[7], IPM merupakan salah satu indikator pembangunan yang paling baik dalam mengukur kesejahteraan suatu masyarakat dalam suatu negara. Sehingga (Resce, 2021)[8], mempertegas bahwa terjadi perubahan yang relevan ketika IPM disesuaikan dengan pendapatan atau sejumlah kekayaan yang dimiliki masyarakat. Selanjutnya angka IPM juga merupakan cerminan dari berbagai indikator sosial dan ekonomi suatu daerah. Sehingga dengan kedua indikator tersebut dapat diukur dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari angka kemiskinan. Secara unum penelitian ini sejalan dengan salah satu tujuan SDGs dari 17 SDGS yakni tanpa kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera dan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta sesuai pula dengan renstra penelitian LPPM-PMP Universitas Teuku Umar. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalis pengaruh indikator sosial (presentase penduduk miakin dan jumlah penduduk) terhadap kesejahteraan penduduk Aceh pasca gempa bumi dan tsunami 2004 di Provinsi Aceh, menganalisis pengaruh indikator ekonomi (inflasi dan pengangguran terbuka) terhadap kesejahteraan penduduk Aceh pasca gempa bumi dan tsunami 2004 di Provinsi Aceh dan menganalisis pengaruh indikator ekonomi dan sosial terhadap kesejahteraan penduduk Aceh pasca gempa bumi dan tsunami 2004 di Provinsi iii Aceh. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Bappeda Provinsi Aceh, BAST Aceh dan BPS Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2005-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien kemiskinan yang diukur dengan presentase penduduk miskin sebesar -0,376, sehingga ketika presentase penduduk miskin meningkat, maka pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 0.376, dan koefisien jumlah penduduk sebesar -32,925 sehingga apabila jumlah penduduk meningkat maka pertumbuhan ekonomi menurun sebesar 32.92%. Sementara itu jika koefisien inflasi naik sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat sebesar 0,157% dan jika tingkat pengangguran terbuka meningkat 1% maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar -1,043%. Hasil uji t pada variabel presentase penduduk miskin diperoleh nilai sig. 0,265 > 0,05, maka ha ditolak dan Ho diterima, artinya presentase penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada α=0,05. Hasil uji t pada variabel jumlah penduduk, inflasi dan tingkat pengangguran terbuka bahwa masing-masing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun nilai signifikansi untuk jumlah penduduk 0,029 < 0,05 , inflasi 0,027 < 0,05 dan tingkat pengangguran terbuka 0,040 < 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima artinya variabel jumlah penduduk, inflasi dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya nilai F hitung signifikan pada α=0,10 dan tidak signifikan pada α=0,05 yakni 0,061 > 0,05. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,673 artinya terdapat hubungan yang sedang antara presentase penduduk miskin, jumlah penduduk, inflasi, dan Tingkat pengangguran terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Provonsi Aceh. Selanjutnya nilai koefesien determinasi (R adj) sebesar Kemudian nilai koefisien determinasi (R-adjusted) sebesar 0,297 yang berarti 29,7 persen pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh presentase penduduk miskin, junlah penduduk, inflasi dan tingkat pengangguran terbuka dan sisanya sebesar 70,3 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model ini Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rekomendasi bagi pemerintah Provinsi Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.