PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN LAUT DI KECAMATAN SINGKIL KABUPATEN ACEH SINGKIL

Perjanjian bagi hasil perikanan laut, di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil khususnya Desa Pulau Sarok dan Desa Gosong Telaga yang dilakukan antara tauke (nelayan pemilik) dan anak buah kapal (nelayan penggarap). Dalam prakteknya perjanjian bagi hasil ini dilakukan secara lisan dan tidak menghadirkan saksi sehingga merugikan ABK. Untuk meminimalisir terjadinya sistem bagi hasil yang tidak seimbang maka perlu dibuat secara tertulis dan menghadirkan saksi-saksi, sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem perjanjian bagi hasil serta faktor-faktor yang dihadapi oleh tauke dan ABK dalam perjanjian bagi hasil perikanan laut di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode deskriptif. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh para pihak di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dalam prateknya belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, dalam hal bentuk perjanjian bagi hasil yang dibuat, jangka waktu perjanjian dan bagian masing-masing pihak. Faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian dalam hal kebiasaan adat setempat, rendahnya kesadaran masyarakat, azas kepercayaan dan faktor ekonomi. Saran kepada Pemerintah untuk merevisi regulasi tentang perjanjian bagi hasil perikanan mengingat Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta di harapkan untuk melakukan penyuluhan akan pentingnya membuat perjanjian secara tertulis. Saran kepada masyarakat agar perjanjian bagi hasil dibuat secara tertulis, untuk pembuktian jika terjadi sengketa dikemudian hari. Kata Kunci : Perjanjian, Bagi Hasil, Perikanan Laut