TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PANGLIMA LAOT LHOK DAN PANGLIMA LAOT KAB/KOTA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT

Pasal 18 B UUD 1945 menjadi acuan Pasal 1 Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang dimana menyatakan bahwa Aceh mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengelolaan sumber daya di bidang pesisir dan kelautan yang di Pimpin oleh lembaga adat Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam penyelesaian sengketa di Laut. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan penelaahan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian data yang telah didapatkan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menujukan Pasal 28 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan Pasal 14 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menyebutkan bahwa lembaga adat yaitu Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa di Laut. Kemudian dalam analisis yuridis ini menyimpulkan hubungan yang terdapat antara Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota dalam penyelesaian sengketa di Laut adalah Hubungan Fungsional, Hubungan Keanggotaan, Hubungan Pertanggungjawaban dan Hubungan Koordinasi. Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk segera membuat pembaharuan hukum terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, karena Qanun tersebut dianggap tidak mampu mengakomodir permasalahan di lapangan khususnya di tengah-tengah masyarakat nelayan dan disarankan kepada Panglima Laot Lhok dan Panglima Laot Kab/Kota untuk menyadari bahwa keberadaan hukum adat Laut itu sangat penting demi keberlanjutan adat istiadat