PELAKSANAAN BANTUAN PREMI ASURANSI BAGI NELAYAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT)

Pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan kerja bagi nelayan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat mempunyai kewajiban memberikan sosialisasi, pelayanan pendataan peserta dan proses klaim asuransi serta memberikan pengawasan kepada nelayan. Namun dalam kenyataanya pelaksanaan BPAN belum berjalan maksimal. Banyak faktor penghambat yang dialami, baik dari DKP maupun dari nelayan, sehingga banyak nelayan di Kabupaten Aceh Barat tidak mendapatkan BPAN. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan BPAN di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 serta mengetahui faktor penghambat dan upaya dalam memaksimalkan pelaksanaanya. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis empiris yang dalam jenis penelitian secara deskritif analisis, yaitu dengan melakukan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan BPAN di Kabupaten Aceh Barat masih belum terlaksanakan dengan maksimal berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2016. Fakor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan BPAN yaitu pihak DKP tidak maksimal dalam memberikan sosialisasi, pelayanan serta pengawasan bagi nelayan sehingga banyak nelayan yang kurang minat dan paham mengenai BPAN dan upaya dalam memaksimalkan program BPAN dengan meningkatkan sosialisasi, pengawasan, dan pelayanan yang baik kepada nelayan serta mengusulkan APBD untuk biaya premi secara mandiri. Diharapkan kepada Pemerintah khusunya DKP Aceh Barat memberikan sosialisasi, pelayan dan pengawasan yang baik dan jelas kepada para nelayan terkait program BPAN, kemudahan dalam proses pedaftaran dan proses klaim asuransi, serta berkerja sama dengan APBD untuk membayar sepenuhnya premi agar para nelayan tidak perlu lagi membayar premi asuransi