KOMUNIKASI LINTAS AGAMA MASYARAKAT ACEH SINGKIL PASCA-KONFLIK AGAMA TAHUN 2015

Studi ini mengurai, dan mendiskusikan fenomena konflik agama yang terjadi di Aceh Singkil tahun 2015 silam. Konflik ini seumpama seperti “api dalam sekam”, dan sampai saat ini belum menemukan satu konsensus permanen. Keadaan ini menjadi menarik untuk melihat bagaimana komunikasi yang terjadi antar umat beragama di wilayah konflik. Pun, untuk membaca hal tersebut peneliti menghadirkan tiga ruang sekat diskusi, (1) realitas konflik yang terjadi, (2) persepsi antar umat beragama, (3) strategi komunikasi yang digunakan untuk mencari perdamaian dan keharmonisan umat beragama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Step awal dimulai dengan melihat berbagai kajian sebelumnya, kemudian dilanjutkan wawancara dengan key informan dan informan masyarakat Singkil. Hasil penelitian menunjukan secara realitas konflik agama di Aceh Singkil melebur dalam kepentingan kampanye para politisi yang selalu berjanji untuk menyelesaikan kondisi yang terjadi. Konflik ini kian sulit ketika aturan Qanun No 4 Tahun 2016 sebagai syarat izin pendirian rumah ibadah dinilai menyulitkan umat kristen dalam mendapatkan izin. Namun, disatu sisi keadaan ini cukup relevan bagi umat islam menimbang Aceh Singkil masih dalam teritorial Aceh yang mendapatkan otonomi khsusus, bak ibarat “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung”. Menariknya walaupun belum menemukan perdamaian permanen, masyarakat Aceh Singkil hidup dengan aman. Hal ini jauh dari persepsi negatif atau bahkan melukai antar umat beragama. Kemampuan bertahan ini dikarenakan masyarakat Aceh Singkil diikat oleh satu kesukuan yang sama yaitu suku Pakpak walaupun berbeda agama, bahkan dalam satu saudara kandung masih ada yang berbeda agama. Alasan inilah yang membuat beberapa masyarakat Aceh Singkil enggan konflik ini disebut konflik agama, melainkan hanya masalah izin pendirian rumah ibadah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan Aceh Singkil, mulai dari dialog, menertibkan gereja yang tidak berizin, merapkan aturan Qanun, sampai dengan memohon bantuan penyelesaian kepada Pemerintahan Provinsi Aceh. Langkah Pemda Aceh Singkil tersebut sebagai upaya mencari win-win solution antar semua pihak