PENERAPAN SANKSI PIDANA AKIBAT KELALAIAN DALAM MENGURUS IZIN KEBERLANJUTAN PEMBUDIDAYAAN PERKEBUNAN SAWIT (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 186/Pid/2014/PT BNA)

CUT PUTRI DIANA, NIM: 1805905040032 (2021) PENERAPAN SANKSI PIDANA AKIBAT KELALAIAN DALAM MENGURUS IZIN KEBERLANJUTAN PEMBUDIDAYAAN PERKEBUNAN SAWIT (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 186/Pid/2014/PT BNA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

[thumbnail of BAB I-V.pdf] Text
BAB I-V.pdf

Download (937kB)

Abstract

Sebagai negara hukum, segala sesuatu yang dilaksanakan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pemerintah menetapkan aturan yang memuat sistem perizinan pemanfaatan terhadap masing-masing bidang sumber daya alam yang ada. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memberikan putusan terhadap kelalaian mengurus izin pembudidayaan perkebunan sawit dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara kelalaian mengurus izin. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan studi kepustakaan dengan hanya mengolah dan menggunakan data sekunder. Paengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan pengadilan negeri salah satu pertimbangannya mengatakan bahwa pelaku terbukti melakukan perbuatannya akan tetapi bukan tindak pidana karena perbuatan tersebut masih dalam tataran hukum administrasi dan pelaku mempunyai alasan pembenar, alasan pembenarnya adalah pelaku telah mengurus perizinan tetapi dari pihak gubenur yang terlambat dalam mengeluarkan izin. penjatuhan sanksi pidana yang dihilangkan ini sudah tepat dan sesuai dengan pertimbangan hakim dan pendapat para ahli. Tetapi terdakwa subianto seharusnya dikenakan sanksi administrasi, karena PT. Kallista Alam terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam penerapan undang-undang perkebunan, maka sanksi pidana administrasi harus diterapkan. Disarankan kepada majelis hakim dalam memberikan putusan diharapkan harus memperhatikan pada dakwaan dan tuntutan jaksa serta hukum acara yang berlaku, hakim harus lebih menggali substansi perkara, dan hakim harus memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar peraturan sehingga dapat memenuhi nilai keadilan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Hukum
Depositing User: Teuku Hermilan, S. IP
Date Deposited: 04 Jul 2023 02:30
Last Modified: 04 Jul 2023 02:30
URI: http://repositori.utu.ac.id/id/eprint/969

Actions (login required)

View Item
View Item