PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYETRUMAN IKAN DI PERAIRAN UMUM ACEH SINGKIL

RAPITA, NIM : 1705905040075 (2021) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYETRUMAN IKAN DI PERAIRAN UMUM ACEH SINGKIL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

[thumbnail of BAB I-V.pdf] Text
BAB I-V.pdf

Download (734kB)

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyetruman ikan merupakan bentuk perlindungan sumber daya ikan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam menegakkan hukum ini diperlukan adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat sehingga dapat meminimalisir tindak pidana penyetruman ikan serta dapat segera ditindaklanjuti jika terdapat seseorang yang melakukan tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan melakukan wawancara bersama informan dan responden. Selain itu peneliti juga melakukan kajian pustaka dengan membaca serta menyimpulkan hasil bacaan berupa peraturan perundang-undangan, buku bacaan, artikel dan jurnal. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah Aceh Singkil terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil, Untuk mengetahui kendalakendala penegakan hukum yang dihadapi pemerintah Aceh Singkil terkait tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil, Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyetruman ikan di perairan umum Aceh Singkil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Aceh Singkil berupa preventif (pencegahan) dan represif (penanggulangan) belum terlaksana dengan maksimal, dikarenakan berbagai kendala yaitu kurangnya sarana dan prasarana, luasnya wilayah hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Maka penulis memberi saran kepada Pemerintah, sebaiknya pemerintah memfasilitasi kebutuhan para penegak hukum Aceh Singkil berupa sarana dan prasarana yaitu speedboat (perahu cepat) dan anggaran serta memberikan bantuan berupa jaring, jala dan pancing yang termasuk kedalam alat tangkap yang ramah lingkungan kepada masyarakat, agar tidak ada lagi yang menggunakan alat setrum

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Hukum
Depositing User: Teuku Hermilan, S. IP
Date Deposited: 24 May 2023 03:00
Last Modified: 24 May 2023 03:00
URI: http://repositori.utu.ac.id/id/eprint/938

Actions (login required)

View Item
View Item