STUDI PERBANDINGAN KEWENANGAN PERADILAN ADAT DI PAPUA DAN PERADILAN ADAT DI ACEH

Indonesia mengadopsi asas konkordansi sehingga menjadikan negara ini menganut sistem hukum Eropa Kontinental, kemudian negara Indonesia dengan beragam suku dan bahasa juga memberlakukan sistem hukum Islam dan sistem hukum Adat. Eksistensi hukum adat di Indonesia semakin berkembang didukung dengan adanya peradilan adat dalam upaya penyelesaian perkara. Pada penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai sistem peradilan adat di Papua dan di Aceh sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat di Aceh. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan jawaban atas identifikasi permasalahan pada penelitian ini yaitu persamaan kewenangan antara sistem peradilan adat di Papua dan sistem peradilan adat di Aceh dan perbedaan kewenangan antara sistem peradilan adat di Papua dan sistem peradilan adat di Aceh. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan mengandalkan pendekatan penelitian perbandingan, perundang-undangan dan sejarah. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengolah bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem kewenangan peradilan adat di dua daerah ini mempunyai banyak persamaan dan perbedaan dengan ciri khas masing-masing yang akan membantu untuk terus menjaga eksistensi peradilan adat yang kian hari semakin berkembang, Eksistensi peradilan adat semakin berkembang dengan dipertegas oleh aturan perundang-undangan di dua daerah ini sehingga menjadikan peradilan adat menjadi jalur alternatif dalam penyelesaian sengketa yang diharapkan dapat tersalurkan dengan baik dimasyarakat meski dalam keterbatasaan yang ada. Saran peneliti kepada pemerintah daerah Papua untuk kedepannya agar mempertegas lebih tajam terhadap peraturan khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang peradilan adat agar kewenangan peradilan adat di daerah ini lebih spesifik, dan untuk Pemerintah Aceh agar kedepannya menerbitkan Qanun khusus tentang peradilan adat yang berguna untuk memperjelas kewenangan peradilan adat di Aceh sehingga tidak menimbulkan multitafsir dikemudian hari.