PENYELESAIAN SENGKETA MAWAH HEWAN TERNAK DALAM MASYARAKAT KECAMATAN PASIE RAJA KABUPATEN ACEH SELATAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Mawah merupakan perjanjian yang dilakukan antara pemilik harta dengan pengelola yang mana hasilnya nanti akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Setiap perjanjian bisa secara lisan maupun tulisan, selama syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi. Umumnya, perjanjian mawah dilakukan dalam sektor pertanian, pertanahan, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perjanjian bagi hasil mawah atas hewan ternak antara peternak dengan pemilik hewan ternak di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, bagaimana penyelesaian perselisihan bagi hasil dalam praktik mawah atas hewan ternak, dan bagaimana perspektif hukum perdata tentang penyelesaian perselisihan terkait bagi hasil mawah. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah yuridis empiris. Pengumpulan data di lapangan melalui metode wawancara para responden dan informan, serta dokumentasi kegiatan-kegiatan di lapangan. Hasil penelitian menunjukan perjanjian praktik mawah hewan ternak masih dilakukan secara lisan. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil mawah terdapat perbedaan-perbedaan antara kerbau jantan, kerbau betina yang belum pernah melahir kan, dan kerbau betina yang sudah pernah melahirkan. Upaya penyelesaian perselisihan bagi hasil dalam praktik mawah atas hewan ternak ini adalah dengan cara musyawarah atau kekeluargaan, dan perspektif hukum perdata tentang penyelesaian perselisihan terkait bagi hasil mawah sudah sesuai, karena jalur penyelesaian yang ditempuh adalah jalur non-litigasi. Diharapkan kepada pemberi mawah untuk menghadirkan saksi minimal 2 (dua) orang untuk menyaksikan kesepakatan para pihak dalam membentuk perjanjian secara lisan, dan mencatat hasil perdamaian saat penyelesaian perselisihan, perangkat desa atau tokoh masyarakat untuk membuat Qanun gampong tentang tata cara mawah, membuat formulir perjanjian dan membayar denda untuk dimasukkan ke kas desa