SISTEM PENGELOLAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT DI GAMPONG KUALA TRANG, KEC. KUALA PESISIR, KAB. NAGAN RAYA

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah menyatakan “Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat”. Keberadaan tanah ulayat di gampong Kuala Trang dengan luas ± 30 Ha, ditanami tanaman kelapa dan kelapa sawit tidak memiliki prosedur pengelolaan yang jelas, baik mengenai jangka waktu dan pembagian pihak pengelola tanah. Tujuan dalam Penelitian ini untuk mengetahui tentang pengelolaan hasil tanah ulayat dan kendala dalam pengelolaan hasil tanah ulayat di gampong Kuala Trang, kec. Kuala Pesisir, kab. Nagan Raya. Metode Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Dengan pengumpulan data yang diperlukan dilakukan melalui wawancara, dan penelaahan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanah Ulayat di Gampong Kuala Trang yang telah ditanami kelapa dan kelapa sawit oleh pemerintah Gampong dikelola dengan sistem pencateran selama 3 tahun sekali. Terkait Tanah Ulayat yang ditanami kelapa dibawahnya dapat dipergunakan oleh petani untuk berkebun, akan tetapi tidak memiliki aturan khusus yang mengatur petani dalam penggunaan tanah tersebut. Kendala dalam pengelolaaan Tanah Ulayat terkait dengan perbedaan pandangan pengelolaan hasil tanah ulayat, adanya klaim pribadi terhadap tanah ulayat, maraknya terjadi pencurian hasil tanah ulayat, dan kurangnya pemahaman hukum. Disarankan kepada Pemerintah Gampong Kuala Trang agar tetap mempertahankan Tanah Ulayat yang selama ini nyata masih ada, dan mengatur secara jelas aturan terkait penggunaan tanah ulayat di bawah kebun kelapa untuk berkebun sayur-mayur dan sejenisnya oleh petani. Dan disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus segera membentuk panitia identifikasi Masyarakat Adat Kabupaten Nagan Raya sesuai amat Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman,Pengakuan, Dan Perlindungan Masyarakat Hukum